“Tuhan tidak akan membiarkan sekecil apapun kebaikan menjadi sia-sia. Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalanlah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah dalam menghadapi cobaan" - (Abdillah Irsyad El Nur)

LDII: Pemerintah Harus Cetak Manusia Profesional


JAKARTA- Pemerintah harus mampu mencetak manusia Indonesia yang profesional dengan penguatan perilaku jujur dan amanah. Apalagi Indonesia akan memasuki era pasar bebas ASEAN pada 2015.
“Melalui Musyawarah Nasional (Munas) nya yang ke- VII, LDII mendorong terbentuknya Warga Negara Indonesia yang mampu berproses secara berkelanjutan sehingga mencapai kualifikasi profesional-religius dengan prinsip “belajar seumur hidup”,kata Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Jumat (17/2).
Menurutnya ada 3(tiga) hal yang perlu mendapatkan perhatian dari semua elit bangsa: Pertama. Bahwa dengan era digital, maka dunia semakin masuk dalam era keterbukaan, yang menuntut perubahan dalam cara-cara menyikapi kehidupan. Kedua. Bahwa khusus untuk Indonesia, pada 2015 akan memasuki era pasar bebas ASEAN. Keempat. Ada kewajiban konstitusi bahwa bangsa Indonesia harus mampu melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025.
Untuk itu lanjut dia, perlu adanya penguatan di dalam masyarakat, yang di dalamnya ada sinergi, dan budaya gotong royong, misalnya dengan melalui ormas. “Kalau ada bencana alam misalnya, kita kan bisa mengumpulkan bantuan dengan cepat, apakah itu bantuan dana dan lain-lain,”imbuhnya.
Menurutnya, Ormas itu dibentuk atas dasar sukarela, maka seyogyanya pemimpin yang yang dipilih ormas itu bisa menjadi panutan. “Kan pimpinan ormas sifatnya sukarela, gak ada gaji. Oleh karena itu kita menugaskan agar warga LDII bisa menjadi panutan. Jadi kalau main sepak bola harus yang baik, jadi pegawai negeri harus yang baik,”ujar Prasetyo.
RUU Ormas kata dia harus diberi perlindungan hukum. Ormas menjalankan misi dan visi yang dibebankan oleh konstitusi. “Misalnya kalau ada bencana, ormas diberi hak untuk memberikan bantuan, atau diberi hak untuk mengatasai masalah-masalah ekonomi kerakyatan, masalah-masalah kemiskinan. Dengan demikian apa yang dilakukan ormas itu nanti mempunyai kemudahan,”papar Prasetyo.
“Jadi misalnya kalau ormas ingin mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ya ini didorong. Dimudahkan jangan disamakan dengan prosedur-prosedur yang resmi. Atau ormas juga bisa membuat radio komunitas. Itu merupakan upaya dalam mencerdaskan,”pungkas dia. (rp) satunews.com

0 komentar:

Poskan Komentar